Jambi– Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi melalukan konsultasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memperjuangkan ratusan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi yang tidak termasuk dalam database saat mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua l DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata yang didampingi oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, perwakilan RSUD Raden Mattaher Jambi, serta perwakilan tenaga honorer RSUD Raden Mattaher.
Saat dikonfirmasi pada Jumat (15/11/2024), Ivan Wirata meminta kepada Menpan RB untuk bisa ikut serta dalam memperjuangkan tenaga kesehatan honorer di RSUD Raden Mattaher Jambi.
“Kami telah berdiskusi dan berkonsultasi dengan analisis kebijakan di kementerian PAN-RB, kami bersama pimpinan DPRD komisi lV, dan kepala BKD Provinsi Jambi, serta dihadiri oleh perwakilan RSUD Raden Mattaher Jambi, dan membawa perwakilan dari pegawai BLUD. Intinya, kami meminta kepada pak Gubernur dan Menpan untuk bisa memperjuangkan tenaga-tenaga honorer ini bisa diperjuangkan di database PPPK,” kata Ivan Wirata.
“Dari tenaga kesehatan sebanyak 723 orang, artinya 58 persen tenaga dari nakes. Sisanya tenaga administrasi,” tambahnya.
Ia pun berharap, tenaga honorer di RSUD Raden Mattaher Jambi dapat menjadi skala prioritas pada saat perekrutan PPPK tahun 2025 nanti dibuka.
“Dari kebijakan pemerintah pusat, kami menginginkan ada deskresi untuk memperjuangkan skala prioritas dari 58 persen tadi atau 453 orang ini kalau bisa di skala prioritaskan di PPPK tahun depan,” harap Ivan.
Dijelaskan Ivan, 453 tenaga honorer ini menjadi ujung tombak RSUD Raden Mattaher Jambi.
“Ini menjadi ujung tombak kami tenaga kesehatan di rumah sakit Raden Mattaher Jambi, kalau tidak diangkat 453 orang ini maka akan menjadi kendala bagi Provinsi Jambi,” jelasnya.
“Kami seluruh stakeholder sangat mendukung perekrutan dan penganggaran pegawai atau PPPK, baik dari tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan atau guru,” tutur Waka l DPRD Provinsi Jambi itu.
Sementara itu, Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Henrizal mengatakan bahwasanya ia sepakat untuk menjadikan tenaga honorer di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi menjadi prioritas pada perekrutan PPPK di tahun depan.
Kami telah sepakat untuk kembali mengusulkan kawan-kawan yang di BLUD itu untuk menjadi prioritas di PPPK di tahun 2025,” kata Henrizal.
Discussion about this post