• Beranda
  • Disclaimer
  • Indeks
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
IAJ News
No Result
View All Result
  • Login
  • Advertorial
  • Berita
  • Bisnis
  • Daerah
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Opini
  • Otomotif
  • peristiwa
  • Politik
  • Ragam
  • Teknologi
  • Advertorial
  • Berita
  • Bisnis
  • Daerah
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Opini
  • Otomotif
  • peristiwa
  • Politik
  • Ragam
  • Teknologi
IAJ News
No Result
View All Result
  • Advertorial
  • Berita
  • Bisnis
  • Daerah
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Opini
  • Otomotif
  • peristiwa
  • Politik
  • Ragam
  • Teknologi
Home Berita

Komisi IV DPRD Jambi Minta Kemenag dan Pemerintah Respons Kematian Santri di Pesantren Tebo

19/03/2024
in Berita
0

Jambi – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria meminta Kementrian Agama Provinsi Jambi dan Pemprov Jambi mengambil langkah tegas buntut dari kematian Airul Harahap (13), seorang santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Raudhatul Mujawwidin.

Baca juga

Gelar Rakor, Al Haris Komitmen Dorong Peningkatan Ekspor di Jambi

Al Haris Akui Bakal Banyak Perombakan Pejabat -Tak Mampu Kerja Minggir Dulu

Gubernur Al Haris Serahkan SK PTT Dinas PUPR, Ada Peluang Untuk Mereka Dapat Diangkat

Gubernur Al Haris: Bahaya Judi Online Bagi Pelajar, Ancaman Masa Depan

Ponpes itu berlokasi di Unit 6 Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.

Sebagai alumni pondok pesantren Fadli Sudria tak menginginkan adanya peristiwa seperti ini apalagi berefek terhadap orang tua yang takut untuk memasukan anaknya ke pondok pesantren.

“Sudah seharusnya pemerintah turun tangan untuk mengeluarkan surat edaran terkait dengan antisipasi bullying serta kekerasan yang ada di Pesantren,” katanya pada Selasa (19/3/2024).

Peristiwa ini akan menjadi momok di tengah masyarakat, ketika setiap ada permasalahan katakan satu atau dua pesantren yang begitu, tapi imbasnya semua pesantren.

“Ini sangat aib bagi kita ketika ini terjadi, nah inilah perlu peran pemerintah dalam memberikan teguran keras atau pun surat edaran. Di mana-mana boarding school itu ada,” ujarnya.

Fadli bilang perlu adanya pengawasan yang rutinitas dilakukan baik itu dari Kemenag, pemerintah dan unsur lainnya.

Karena saat ini kebebasan dalam bersosial media membuat para orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren.

“Tapi kalau masyarakat atau pun orang tua yang takut menyekolahkan anaknya karena bullying di pesantren juga tidak bagus bagi kita. Pengawasan yang juga ada di pesantren harus diperkuat dan diperketat,” pungkasnya.

ShareTweetSendScan
Previous Post

Antisipasi Potensi Konflik Pemilu, Komisi I Stuba ke Sumsel

Next Post

DPRD Provinsi Jambi Study Banding ke Kalsel mengenai Prioritas Pembangunan Daerah

Next Post

DPRD Provinsi Jambi Study Banding ke Kalsel mengenai Prioritas Pembangunan Daerah

Dalami Pokir Dewan, DPRD Provinsi Jambi Study Banding ke Provinsi Kalimantan Selatan

Cari Tahu Program Unggulan Disdik, Komisi IV DPRD Studi Banding ke Jawa Barat

Rumuskan Kebijakan Perlindungan Anak, Komisi IV Konsultasi ke KPAI

Jelang Arus Mudik, Ketua DPRD Jambi Minta Perbaikan Ruas Jalan Dipercepat

Discussion about this post

IAJ News

Navigate Site

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Indeks
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

Mdis Sosial

No Result
View All Result
  • Advertorial
  • Berita
  • Bisnis
  • Daerah
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Opini
  • Otomotif
  • peristiwa
  • Politik
  • Ragam
  • Teknologi

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In